TANA PASER- Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Paser yang berlokasi di Desa Janju, berupa Kampung Warna-Warni, dipilih Kementrian Pariwisata sebagai 2 Pokdarwis terbaik di Kaltim. Pemilihan ini tidak lepas  dari kemandirian objek wisata yang lokasinya 10 kilometer dari Tana Paser itu. 

     Pokdarwis merupakan obyek wisata berbasis masyarakat. Artinya dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Selain Kampung Warna-Warni, Pokdarwis Kuala Abadi di Bontang juga menjadi salah satu nominasi di Kaltim. Bersaing menjadi yang terbaik dengan 21 Pokdarwis lainnya di 15 Provinsi se-Indonesia. Setelah sebelumnya menyisihkan 58 Pokdarwis lainnya. 

     "Kita pun juga sudah membentuk rencana induk pengembangan pariwisata daerah atau Ripda. Ini salah satu syarat agar dana dari pusat bisa turun ke Paser. Termasuk menghidupkan kembali Badan Promosi Pariwisata Daerah," ujar Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Paser M. Yusuf Sumako.

    Yusuf meyakini dengan majunya pariwisata di Paser, bisa membantu meninggalkan indeks pembangunan manusia (IPM), Pasalnya di tiap daerah dan negara yang pariwisatanya berkembang, selalu IPM-nya tinggi. Dia pun yakin Pokdarwis lainnya di Indonesia pada 2019 ini. Paser kali pertama pokdarwis-nya masuk nominasi penilaian ini.

    Tim penilaian dari Kementerian Pariwisata, Ambar Rukmi, menyampaikan apresiasi atas sambutan luar biasa Paser. Dia menyebut Paser masuk nominasi karena kepopulerannya, serta penilaian di lapangan yang masuk kriteria pokdarwis. Ada banyak elemen yang terlibat dalam penilaian ini, mulai dari dukungan pemerintah, media, akademis, hingga masyarakat di wilayah wisata itu sendiri yang terpenting.

    "Tujuan dibentuknya pokdarwis ini salah satunya untuk memperkuat eksistensi wisata tiap daerah. Dan tentunya membantu perekenomian warga sekitar wisata, agar semakin kreatif dan inovatif. Tanpa harus mengandalkan investor untuk pengembangan pariwisatanya," sebut Ambar.

     Kepala Desa Janju Edi Karyadi mengatakan dibentuknya Kampung Warna-Warni ini sejak akhir 2017. Berjalan lebih 1 tahun, sudah banyak inovasi yang dilakukan. Kendati masih banyak pengembangan. Namun dia tetap mementingkan keterlibatan masyarakat sekitar untuk kemajuan lokasi wisata ini. Pembangunan ini murni swadaya masyarakat. Fasilitas yang diberikan pemerinyah dimanfaatkan dengan baik untuk kemajuan desa.

    "Kita tidak menggunakan APBD atau memanggil investor. Saat ini peraturan desa belum terbit. Rencananya 20 persen pendapatan dari lokasi wisata ini untuk pendapatan asli desa, tapi untuk sementara pembagiannya 40 persen buat pengelola dan 60 persen untuk pengembangan," sebut Edi.

Sumber : KALTIM POST